Kasus Kebijakan
Pendidikan
“Minat baca
berkurang,
direncanakan kebijakan Penerapan
Workshop membaca pada Kurikulum
pendidikan”
Metode
: Model Dasar (Basic Model)
Teknik : Narasi
Analisis
1.
Verifikasi
dari berkurangnya minat baca anak bangsa
Membaca adalah satu aktivitas yang memiliki
segudang manfaat. Sedikitnya ada 8 manfaat yang dapat di uraikan.
1. Melatih kemampuan berpikir
2. Meningkatkan Pemahaman
3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
4. Mengasah kemampuan menulis
5. Mendukung kemampuan berbicara di depan umum
6. Meningkatkan Konsentrasi
7. Menjauhkan risiko penyakit Alzheimer
8. Sarana Refleksi dan Pengembangan Diri
Dapat kita amati mengapa Workshop membaca itu sangat penting
dilaksanakan karna dapat kita lihat manfaat dari membaca itu sendiri sangat
bervariasi dan sangat dibutuhkan untuk anak-anak bangsa.
Tapi dalam kenyataannya membaca adalah kegiatan yang sangat dijauhi oleh
anak-anak bangsa saat ini . dan pelaksanaan
workshop nya sendiri tidak akan berjalan dengan baik karena masih banyak kendala-kendala yang perlu
diatasi dan diselesaikan.
Salah satu kendala diantaranya karna banyak anak yang beranggapan bahwa membaca buku itu tidak menyenangkan, karna
buku yang pertama mereka baca adalah buku pelajaran yang pastinya membuat para pembacanya akan menjauh
terlebih dahulu.
Dengan pemikiran dan latar belakang tersebut, maka dimunculkan gagasan
untuk membuat kebijakan pendidikan Penerapan Workshop membaca pada
Kurikulum pendidikan.
Penerapan Workshop membaca pada
Kurikulum pendidikan ini diharapkan bisa meneguhkan kembali
semangat membangun pendidikan dasar khusunya dalam proses membaca.
2.
Menentukan
kriteria evaluasi
a. Analisis biaya-manfaat
Dalam pembuatan kebijakan yang saya teliti mengenai kurangnya minat baca anak
bangsa ini maka saya menganggarkan anggaran biaya yang sesuai dengan apa yang
dibutuhkan dalam kebijakan ini. Dilihat dari kebijakan yang
akan saya buat saya menggunakan biaya manfaatnya untuk melaksanakan program ini
unntuk diadakannya perubahan pada kurikulum atau penambahan pada kurikulum
indonesia tentang menambahkan workshop membaca pada setiap proses pembelajaran.
Pada kebijakan ini saya anjurkan dalam pelaksanaan workshop membaca ini
diusahakan menggunakan media audio visual supaya meningkatkan minat baca siswa,
sehingga pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain sarana kita juga akan membutuhkan guru
yang mampu melaksanakan workshop membaca tersebut yaitu harus ada
pelatihan-pelatihan guru dalam melaksanakan workshop membaca di kurikulum pendidikan,
dengan diadakannya pelatihan-pelatihan guru ini dan dengan ditunjangnya
fasiltas untuk sekolah-sekolah semoga kebijakan ini terlaksana dan dapat
diaplikasikan disekolah-sekolah sehingga minat baca anak bangsa akan menjadi
lebih tinggi lagi, dan imbasnya yaitu pemerintah mengeluarkan biaya ataupun
dana tidak menjadi sia-sia karena anak bangsa indonesia ini menjadi anak yang
gemar membaca, karena kita juga tahu bahwa membaca adalah jendelanya dunia,
bukan hanya membaca buku saja, membaca apapun yang pada dasarnya dilkasanakan
di Sekolah ini dengan membaca melalui media audio visual. Dan diharapkan
pendidikian ini menciptakan lulusan anak bangsa yang maju, berpikir kritis dan
cerdas.
b. Keefektifan biaya
Setelah
diadakannya pelatihan pelatihan terlebih dahulu untuk
pelaksanaan kebijakan ini dan dirataakannya pemberian fasilitas untuk menunjang
kebijakan tersebut maka akan berpengaruh besar terhadap pembiayaan karena
memenuhi hal tersebut. Tetapi karena ini untuk kepentingan bersama khususnya
nasib bangsa indonesia dan penerus penerus yang akan melanjutkan kemajuan
bangsa indonesia ini maka baiaya yang terpakai tidak akan terbuang sia-sia.
Pelambungan biaya tidak akan terjadi karena pihak-pihgak yang terlibat harus
paham bahwa mereka harus lebih efektif dalam pengelolaan biaya itu sendiri,
biaya tidak digunakan untuk hal yang tidak penting, biaya harus digunakan untuk
yang penting Yaitu yang telah dijelaskan diatas yaitu untuk memenuhi sarana penunjang
kebijakan yang akan digunakan seperti proyektor, dana untuk perevisian
kurikulum bahan-bahan bacaaan, serta biaya yang di keluarkan untuk
pelatihan-pelatihan guru.
c. Efesiensi
Ketika biaya sudah turun dari pemerintah maka
yang harus dilaksanakan yaitu menjalankan pelatihan-pelatihan guru jenjang
SD/SMP/SMA dan sederajat serta sarana penunjang workshop membaca khususnya
penggunaan media Audio visual sudah ada disekolah-sekolah dan dalam proses
pemerataan, untuk segera melaksanakan kebijakan yang telah dibuat ini.
d. Pemerataan
Sebelum pelaksanaan Workshop mengajar ini di
laksanakan diseluruh sekolah barang tentu masih ada sekolah-sekolah yang masih
belum bisa melaksanakan nya karena beberapa faktor mulai dari belum adnya
pelatihan-pelatihan ataupun belum sampainya sarana-sarana penunjang kebijakan
ini sehingga dengan begitu perlu adanya pemerataan untuk dilkasanakannya
kebijakan ini diseluruh sekolah diindonesia sehingga lulusan yang dicetak pun
semuanya menjadi merata yaitu anak bangsa yang gemar membaca dan dapat
mengaplikasikannya pada dunia nyata.
e. Kemudahan administrasi
Kita juga jangan melupakan Administrasi dalam
mengurus kebijakan ini dalam pelaksanaanya, karena kebijakan yang berlangsung
akan lebih efektif dengan tertib dalam pengadministrasian, tetapi administrasi
ini tidak akan berjalan lancar ketika pendanaan tidak ada, maka harus ada dana
lagi yang diturunkan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak yang terkait, dan
tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan ini, serta harus ada pemantauan
dari pihak yang terkait supaya proses pelasanaan ini berjalan dengan baik dan
lancar.
f. Legalitas
Sebenernya legalitas dalam pelaksanaan kebijakan
ini harus di syahkan sebelum kurikulum ini berjalan karena workshop membaca ini
diselipkan dalam kurikulum pendidikan sehingga sebelum kurikulum diselipkan
dengan worksoh membaca harus udah di legalkan bahwa secara syah kurikulum ini
diselipkan workshop membaca sehingga sudah pasti dapat dilkasanakan
disekolah-sekolah. Ataupun dalam pelaksanaan disekolah bahwa sekolah sudah
secara syah melaksanakan workshop membaca ini, sehingga ada ketegasan dari
pemerintah ketika kebijakan ini tidak dilaksanakan.
g. Akseptabilitas politisnya
Setelah sudah syah bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan maka setelah itu
harus dilaporkan secara resmi kepada pemerintah yang terkait, karena sebenarnya
sebelum workshop membaca ini diselipkn kedalam kurikulum depdiknas harus sudah
menyetujuinya, maka dari itu harus ada pemantauaan yang dilaksanakan oleh
pemerintah terkait sehingga dalam pelasanaannya tertib akan administrasi serta
Akseptabilitas Politisnya.
3.
Identifikasi
kebijakan alternative
Pada
tahapan proses ini analis harus memahami tujuan diadakannya Penerapan Workshop Membaca pada kurikulum yang
menggunakan media Audio Visual ini agar pihak-pihak yang lain dapat terlibat
dengan diterapkannya kebijakan workshop membaca pada kurikulum ini. Dan agar
kemalasan dalam membaca ini berkurang sehingga bangsa indonesia menjadi bangsa
yang gemar akan membaaca. Selain itu analisis harus mempunyai beberapa jalan
alternatif untuk penerapan Workshop membaca ini yaitu sejumlah alternatif yang
harus dipertimbangkan oleh para analisis.
a. Semua anak sekolah yang mengikuti jalur pendidikan formal
pasti akan merasakan bagaimana penerapan workshop membaca ini semua jenjang
pendidikan, akan tetapi sekolah non formal dan informal pun bisa melaksanakan
workshop membaca ini terlebih, workshop membaca sering dilkasanakan dalam
seminar-seminar pendidikan. Sehingga semua jenjang bisa merasakannya.
b.
Menghimbau kepada
pemerintah setiap daerah untuk mewajibkan bagaimna memang seharusnya penerapan
Workshop membaca ini diterapkan khusunya pada sekolah formal.
4.
Evaluasi
kebijakan alternatif
Diterapkannya Workshop membaca pada kurikulum ini sudah jelas mempunyai
tujuan supaya anak anak bangsa ini menjadi cerdas, menjadi anak bangsa yang gemar
membaca, yang ilmu pengetahuannya semakin luas khususnya anak-anak yang duduk
dibangku sekolahan ini. Karean pada kenyataannya banyak lulusan lulusan sekolah
yang tidak mempunyai keahlian keahlian diantaranya karena mereka tidak gemar
membaca, sehingga jarang sekali mereka menemukan informasi-informasi yang
menuntun mereka untuk menemukan pekerjaan sehingga banyak lulusan yang masih
menjadi pengangguran. Kegemaran membaca harus dipupuk sedini mungkin khususnya
diterapkan pada siswa SD, sehingga kebiasaan kebiasaan membaca akan terbawa
sampai mereka dewasa dan duduk dii bangku sekolah yang lebih tinggi. Dengan
diterapkannya workshop membaca yang menggunakan media audio visual ini
diharapkan menjadi motivasi buat mereka supaya mereka menjadi gemar membaca karena
dimotivasi terlebih dahulu dengan diterapkannya workshop membaca terlebih anak
sekolah dasar yang masih haus akan motivasi belajar, sehingga di sekolah
menengah mereka sudah termotivasi dan terbiasa untuk membaca semua bahan bacaan
yang bermanfaat, bukan hanya mata pelajaran akan tetapi semua hal yang
mengandung informsi yang bermanfaat. Maka daengan alasan alasan diatas maka
penganalisi ingin membuat kebijakan yakni penerapan workshop embaca paa
kurikulum menggunakan media Audio Visual. Dan sudah dijelaskan diawal juga bahwa
penerapan ini diterapkan disemua sekolah formal di seluruh Indonesia dan tidak
larang juga boleh diterapkan disekolah non formal maupun informal. Jadi semua
daerah harus menerapkannya, tidak hanya satu daerah saja ataupun ibu kota suatu
provinsi saja melainkan semuanya tanpa terkecuali.sehingga diharapkan bertambahnya
kualitas murid guru dan sekolah yang
bersangkutan.
5.
Memperlihatkan
dan memilih diantara alternatif kebijakan
Dari
semua alternatif kebijakan di atas maka dari itu analis
memilih semua alternatif kebijakan yang akan diterapkan .
Karena dari beberapa alternatif kebijakan semua baik dilaksanakan. Semuanya
benar-benar butuh untuk diterapkan dalam penerapan
kebijakan ini. Agar tidak sebagian yang mengikuti
kegiatan ini tetapi semua yang terlibat dalam mendidik anak harus mengikuti
kegiatan peneraapan workshop membaca
pada kurikulum ini.
6.
Memantau
dampak kebijakan
Setelah kebijakan diinformasikan, diterapkan dan dilaksanakan ataupun
sedang dalam proses pemerataan, para ahli dan analis harus memantau dampak dari
kebijakan yang telah di terapkan pada bangsa indonesia ini, sehingga jika ada
masalah dilapangan para ahli bisa langsung cepat dan tegas dalam engatasinya,
sehingga kebijakan akan selalu berjalan dengan lancar dan tidak ada
miskomunikasi dianatara semua pihak.
Setelah kebijakan dibuat dan dikomunikasikan sesuai
dengan tahapan tahapan yang diatas dengan model yang telah ditentukan maka
diharapkan kebijakan dapat di laksanakan dengan sebaik-baik nya dan dirasakan
oleh seluruh masyarakat indonesia secara keseluruhan sehingga kebijakan ini
tidak sia-sia karena telah dibuat.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar